Jumat, 06 Juli 2012

Ukuran Kemiskinan dan Masalah Sosial di Jakarta

Ukuran Kemiskinan dan Masalah Sosial di Jakarta
Teguh Dartanto ; Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat,
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
KORAN TEMPO, 06 Juli 2012


Genderang kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah ditabuh. Lima pasang calon gubernur-wakil gubernur berlomba memoles diri menarik simpati warga Jakarta dengan berbagai cara, dari berjualan citra, menebar janji-janji surga, hingga menawarkan berbagai program kebijakan untuk memperbaiki Kota Jakarta. Semua pasang calon gubernur-wakil gubernur mengangkat isu yang hampir sama, berbagai isu usang yang tak pernah kunjung padam, seperti kemacetan, banjir, dan permasalahan sosial di Jakarta. 

Dari berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh Jakarta, isu kemiskinan masih menjadi bahan jualan yang cukup menarik bagi para calon gubernur dan wakil gubernur.
Marilah kita semua melihat isu kemiskinan di Jakarta, bukan hanya kemiskinan absolut seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tapi juga ukuran kemiskinan lainnya. 

Data statistik menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta menurun dari 7,35 persen (2005), 4,61 persen (2007), menjadi 3,75 persen (2011). Angka kemiskinan ini dihitung dengan menggunakan ukuran kemiskinan mutlak di mana seorang dinyatakan miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp 355.480 per bulan per kapita pada 2011. Sebuah batas yang sangat rendah untuk hidup layak di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta boleh berbangga dan mengklaim bahwa Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Tetapi jika dibandingkan dengan keberhasilan daerah lain dalam menurunkan angka kemiskinan, DKI Jakarta sangat tertinggal karena dalam 4 tahun (2007-2011) hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,86 persen atau 0,21 persen per tahun.

Di sisi lain, kebanggaan dan klaim keberhasilan menurunkan angka kemiskinan hanyalah semu belaka, karena dengan tingkat pendapatan per kapita sekitar Rp 33,35 juta per kapita per tahun (2005), ukuran kemiskinan mutlak seharusnya sudah ditinggalkan dan digantikan oleh ukuran kemiskinan yang bersifat relatif maupun subyektif. Sen (1983) mengemukakan bahwa negara (daerah) yang sudah mencapai kemakmuran tertentu sudah seharusnya fokus pada isu kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut/mutlak cocok untuk diterapkan di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua atau daerah yang level pembangunannya masih rendah, bukan daerah seperti Jakarta.

Apa itu kemiskinan relatif? Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihitung dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan rata-rata pendapatan seluruh masyarakat di suatu wilayah. Seorang dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari 0,5 dari rata-rata pendapatan seluruh masyarakat. Berdasarkan perhitungan penulis dengan menggunakan data Susenas 2005, angka kemiskinan relatif di DKI Jakarta adalah sebesar 41,31 persen, sebuah angka kemiskinan relatif terbesar di Indonesia. Terlihat jelas dengan menggeser ukuran kemiskinan dari ukuran mutlak menjadi ukuran relatif, angka kemiskinan DKI Jakarta melonjak dari 7,37 persen menjadi 41,31 persen. Ukuran kemiskinan relatif dapat dijadikan salah satu indikator ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dan juga indikator hidup layak seperti warga lain di lingkungan sekelilingnya.

Isu kemiskinan relatif ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan isu masyarakat inklusif (inclusive society) dan isu kerentanan sosial. Dua isu ini sangat penting bagi wilayah yang memiliki keragaman etnis, sosial, budaya, dan ekonomi seperti DKI Jakarta. Seorang yang miskin secara relatif akan tersingkir (teralienasi) dari pergaulan dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial dan pada akhirnya mendorong kerentanan dan kerusuhan sosial. Sebagai contohnya, seorang yang berpenghasilan Rp 2 juta per bulan dan tinggal di wilayah yang rata-rata memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan, maka orang tersebut akan merasa lebih miskin dan tersingkir dari pergaulan dengan lingkungan sekitar karena tidak memiliki kecukupan finansial. Kondisi ini mampu menciptakan ruang bagi seseorang yang tersisih dari lingkungan pergaulan, karena permasalahan finansial mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan norma hukum, seperti pencurian, korupsi, dan penggelapan.

Perhitungan penulis menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan relatif berkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di suatu daerah. Satu persen kenaikan angka kemiskinan relatif akan meningkatkan risiko kriminalitas sebesar 11 per 100 ribu penduduk. Data kepolisian tahun 2009 menunjukkan angka risiko kriminalitas di Jakarta adalah dua kali lebih besar daripada rata-rata risiko kriminalitas di Indonesia. Kombinasi kemacetan, stres warga ibu kota, ketimpangan sosial, dan kriminalitas merupakan racikan dahsyat bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu di Jakarta.

Tantangan

Siapa pun yang akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 akan menghadapi kompleksitas permasalahan perkotaan, seperti kemacetan, banjir, isu lingkungan, serta isu sosial, seperti 400 ribu warga Jakarta yang berada di bawah garis kemiskinan dan setengah dari warga miskin tersebut berada dalam status rawan pangan. 

Di lain pihak, permasalahan kemiskinan relatif yang sangat masif akan mudah menyulut kecemburuan dan friksi sosial di antara warga masyarakat. Kombinasi kerawanan pangan, kemiskinan dan kecemburuan sosial, serta tingginya risiko kriminalitas di Jakarta pada akhirnya akan mengurangi keamanan, kenyamanan, dan keindahan Jakarta sebagai ibu kota dan wajah Indonesia di mata dunia. Jakarta akan bangga dengan gubernur yang bersahaja, mampu bekerja keras tanpa banyak citra dan kata mewujudkan Jakarta aman, nyaman dan ramah buat semua. ●

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar