Senin, 23 April 2012

APBN-P 2012, Cermin Kepanikan atau Realitas?


APBN-P 2012, Cermin Kepanikan atau Realitas?
Sonny Harry B Harmadi, Kepala Lembaga Demografi dan staf pengajar tetap FEUI
SUMBER : MEDIA INDONESIA, 23 April 2012


Berbagai perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P 2012 menunjukkan perekonomian global belum juga membaik. Namun, satu hal yang perlu kita sadari bahwa ternyata APBN-P 2012 tidak fleksibel akibat peruntukan belanja yang `kaku'."

PEMBAHASAN tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 telah berakhir pada 31 Maret lalu. Namun, perdebatan tentang penaikan harga BBM bersubsidi pada Rapat Paripurna DPR ternyata lebih menjadi isu besar ketimbang agenda utama, yaitu penetapan APBN-P 2012.

Pemerintah tampaknya menyadari adanya sinyal kurang menguntungkan dari perekonomian global yang dapat berimbas pada melesetnya beberapa asumsi dasar ekonomi makro 2012. Oleh karena itu, pemerintah beranggapan bahwa APBN 2012 yang telah ditetapkan tahun lalu tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada dan segera membutuhkan perubahan. Apakah pemerintah sedang mengalami kepanikan? Ataukah realitas yang ada memang ‘memaksa’ pemerintah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu? Hal-hal apa saja yang perlu kita cermati dalam APBN-P 2012?

Perubahan Asumsi Dasar

APBN 2012 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,7% pada 2012. Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 4,0% (IMF). Namun, IMF pada Januari 2012 mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi hanya 3,3%. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dunia dipicu kontraksi ekonomi Eropa yang diperkirakan mencapai -0,5%. Pemerintah China bahkan ikut merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka pada Maret 2012 dari 8,0% menjadi 7,5%. India di waktu yang hampir bersamaan mengoreksi proyeksi pertumbuhan mereka dari 7,5% menjadi 6,9%.

Dunia belum mampu lepas dari krisis. Tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia menangkap sinyal itu dengan mengubah asumsi dasar pertumbuhan ekonomi.

Dalam APBN-P 2012, pemerintah menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5%. Tampaknya pemerintah terlalu optimistis dengan hal itu, mengingat Bank Dunia memperkirakan pertumbuh an ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 6,2%. IMF bahkan lebih pesimistis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 6,1%. Untuk mencapai target pertumbuhan 6,5%, tentunya dibutuhkan upaya ekstra dalam bentuk counter cyclical akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan turunnya permintaan ekspor dari Indonesia.

Krisis global diperparah munculnya beberapa masalah geopolitik di Sudan, Suriah, dan Yaman. Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz menciptakan tekanan terhadap peningkatan harga minyak dunia. Selat Hormuz menjadi jalur distribusi seperenam minyak mentah global. Dampaknya harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) juga terus tertekan dan mengalami kenaikan. APBN 2012 mengasumsikan ICP hanya sebesar US$90 per barel. Padahal kenyataannya, selama periode Januari 2012 hingga Maret 2012, rata-rata ICP sudah mencapai US$122 per barel. Artinya, terjadi deviasi sebesar 35,5% dari asumsi awal.

Dalam APBN-P 2012, pemerintah menaikkan asumsi ICP menjadi US$105 per barel. Itu sebenarnya juga terlalu optimistis mengingat belum ada tanda-tanda kepastian akan turunnya harga minyak dunia. Realisasi ICP terakhir dengan angka di bawah US$105 per barel terjadi pada Februari 2011 yang lalu. Sejak Maret 2011, harga minyak mentah Indonesia tidak pernah di bawah US$109,3 per barel.

Kita tidak perlu terkejut jika dalam realisasi 2012 ini jumlah subsi di BBM akan membengkak jauh di atas target 137,4 triliun rupiah. Pertama, karena harga minyak tinggi yang melampaui asumsi, dan yang kedua karena meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi akibat disparitas harga dengan BBM nonsubsidi. Dalam APBN-P 2012 disepakati basis perhitungan volume konsumsi BBM bersubsidi hanya 40 juta kiloliter. Setelah melihat tren realisasi yang ada, pemerintah memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi bisa mencapai 46 juta kiloliter. Itu sama artinya bahwa pemerintah harus menyediakan tambahan subsidi BBM setiap bulan sebesar Rp5,7 triliun.

Berdasarkan perkembangan terakhir realisasi lifting minyak Januari 2012 yang hanya mencapai 884 ribu barel per hari, asumsi target lifting dalam APBN 2012 dari yang semula 950 ribu barel per hari oleh pemerintah diturunkan menjadi 930 ribu barel per hari.

Pemerintah juga menaikkan asumsi infl asi dari 5,3% menjadi 6,8%. Itu tidak terlepas dari efek psikologis di pasar selama periode ‘gonjang-ganjing’ rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengaruh expected inflation itu sulit dihindari karena pasar sudah telanjur mengantisipasi rencana penaikan BBM bersubsidi dengan kenaikan harga-harga barang lainnya.

Defisit Anggaran

Berbagai perubahan asumsi dasarekonomi makro menghasilkan perkiraan defisit anggaran mencapai 190,1 triliun (2,23% produk domestik bruto/PDB). Defisit anggaran dalam APBN-P 2012 itu lebih besar jika dibandingkan dengan APBN 2012 yang hanya sebesar 124 triliun (1,5% PDB). Bagaimanapun juga pemerintah harus berupaya untuk menjaga fiscal sustainability dengan mencegah defisit anggaran tetap di bawah 3% dari PDB. Pengendalian rasio defisit terhadap PDB menyangkut kemampuan menghimpun dana masyarakat untuk menu tupi defisit yang ada. Hal itu mengingat sebagian besar pembiayaan defisit anggaran menurut skema pemerintah diharapkan berasal dari pembiayaan dalam negeri.

Jika volume konsumsi BBM bersubsidi melebihi 46 melebihi 46 juta kiloli ter, defisit anggaran bisa melampaui 3% dari PDB yang artinya melam paui batas aman kesinambungan fiskal. Konsekuen sinya akan terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No 17/2003 ten tang Keuangan Negara yang membatasi defisit nggaran maksimal 3% dari PDB. Beban subsidi semakin berat mengingat lifting minyak gagal mencapai target. Realisasi rata-rata lifting minyak periode Desember 2010 hingga November 2011 hanya mencapai 899 ribu barel per hari, atau jauh lebih rendah daripada asumsi APBN-P 2012 sebesar 930 ribu barel per hari.

Struktur Belanja

Dalam struktur APBN-P 2012, porsi belanja modal hanya mencapai 16% dari keseluruhan belanja pemerintah pusat. Itu lebih rendah daripada belanja pegawai yang mencapai 20% dan subsidi sebesar 24%. Hampir 83% alokasi subsidi digunakan untuk subsidi BBM dan listrik.

Realitas menunjukkan pemerintah menghadapi dilema akibat kurangnya fleksibilitas dalam belanja negara. Tidak fleksibelnya anggaran dapat disebabkan dua hal, yaitu secara teknis karena adanya `pemagaran' alokasi anggaran dan secara politis karena proses persetujuan anggaran yang melibatkan lobi politik di dewan perwakilan rakyat (DPR).

Belanja negara terdiri dari dua jenis, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pemerintah tidak memiliki banyak keleluasaan dalam pos transfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat, sebagian besar harus digunakan untuk tiga jenis alokasi, yaitu belanja pegawai, subsidi, dan anggaran pendidikan.

Sesuai dengan amanat konstitusi, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Perlu disadari pemerintah dan kita semua bahwa jika subsidi BBM tiba-tiba membengkak akibat kenaikan ICP dan volume konsumsi BBM bersubsidi, di saat yang bersamaan, alokasi anggaran untuk pendidikan pun harus meningkat. Tanpa peningkatan alokasi anggaran, terancam proporsi anggaran pendidik an di bawah 20% APBN dan terjadi pelanggaran terhadap konstitusi.

Porsi bantuan sosial (seperti program keluarga harapan, jaminan persalinan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya) dalam APBN-P 2012 yang hanya sebesar 5% menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, kurangnya komitmen untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan penduduk. Kedua, pemerintah sebenarnya terjebak kebingungan karena tidak dapat fl eksibel dalam alokasi anggaran.

Perdebatan dalam APBN tidak boleh melupakan makna pembangunan yang sebenarnya, yaitu peningkatan kualitas hidup penduduk. Kita juga tidak seharusnya hanya fokus pada isu subsidi BBM saja, tetapi lebih memaknai esensi APBN-P 2012 dalam perspektif kesejahteraan jangka panjang meskipun terdapat fakta bahwa besarnya subsidi BBM akan membebani anggaran.

Target pencapaian MDGs tersisa kurang dari tiga tahun lagi. Pada 2015 Indonesia bersama negara-negara lain di dunia berkomitmen mencapai target untuk delapan tujuan pembangunan milenium. Perhatian terhadap pencapaian MDGs dalam alokasi anggaran kali ini tampaknya terabaikan. Pembahasan APBN perubahan tidak banyak menyentuh isu pencapaian MDGs. Padahal setidaknya terdapat empat indikator yang sulit untuk dicapai serta membutuhkan komitmen anggaran pemerintah yang cukup besar, yaitu angka kematian ibu, sanitasi, penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, serta permasalahan lingkungan.

Berbagai perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P 2012 menunjukkan perekonomian global belum juga membaik. Namun, satu hal yang perlu kita sadari bahwa ternyata APBN-P 2012 tidak fleksibel akibat peruntukan belanja yang ‘kaku’. Bayangkan saja jika suatu saat anggaran kesehatan, perumahan, perhubungan, pertanian, dan sebagainya ditetapkan harus mencapai persentase tertentu dari APBN, tidak akan ada keleluasaan dalam penetapan APBN. Masalah fleksibilitas anggaran yang cenderung ‘kaku’ perlu diselesaikan secara serius untuk menghindari buruknya efektivitas dan efi siensi anggaran serta menjaga kesinambungan fiskal di masa depan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar